PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau menegaskan komitmennya dalam memperkuat peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah pada tahun 2026. Seluruh program TPAKD diarahkan agar sejalan dan terintegrasi dengan kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2025–2029.
Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, Helmi D, mengatakan bahwa penguatan UMKM, peningkatan inklusi keuangan, serta stabilitas ekonomi daerah menjadi fokus utama yang harus didukung oleh program-program ke depan. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar pertumbuhan ekonomi daerah dapat berjalan secara inklusif dan berkelanjutan, sekaligus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau.
“Memasuki tahun 2026, saya ingin menegaskan bahwa program TPAKD Provinsi Riau harus semakin terintegrasi dengan arah kebijakan pembangunan daerah, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029,” katanya di Gedung Pauh Jangi Pekanbaru, Rabu (11/02/2026).
Dijelaskan, RPJMD Provinsi Riau menempatkan penguatan peningkatan UMKM, inklusi keuangan, serta stabilitas ekonomi daerah sebagai bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Sehingga, hal tersebut dapat berjalan inklusif dan berkelanjutan.
“RPJMD menempatkan penguatan peningkatan UMKM, inklusi keuangan, serta stabilitas ekonomi daerah sebagai bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” jelasnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Asisten II Helmi menekankan bahwa TPAKD Provinsi Riau telah menetapkan tiga fokus utama program pada tahun 2026. Ketiga fokus tersebut dinilai strategis dalam memperluas akses keuangan masyarakat.
“Karena itu, tiga fokus program TPAKD Tahun 2026 yaitu pendampingan UMKM berdaya, pembiayaan produktif UMKM, serta penguatan Program Satu Rekening Satu Pelajar perlu dikelola secara lebih fokus,” tambahnya.
Diungkapkan, pengelolaan program-program tersebut harus dilakukan secara berbasis data dan berorientasi pada hasil nyata yang dapat diukur. Dengan begitu, rapat pleno ke-I TPAKD menjadi momentum penting untuk menyepakati arah kebijakan dan sasaran prioritas yang lebih tajam.
"Melalui rapat pleno ini, kita berharap kita dapat menyepakati prioritas sasaran yang lebih tajam, penguatan kolaborasi antaranggota TPAKD, serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang terukur sejak awal," ungkapnya.
Ia juga menuturkan bahwa Pemerintah Provinsi Riau membuka ruang seluas-luasnya bagi seluruh pihak terkait untuk memberikan masukan demi penyempurnaan pelaksanaan program TPAKD. Sehingga, melalui penguatan kolaborasi lintas sektor serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang terukur dapat memberikan dampak berkelanjutan bagi perekonomian Bumi Lancang Kuning.
“Pemerintah Provinsi Riau membuka ruang seluas-luasnya terhadap masukan konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan, agar pelaksanaan program TPAKD Tahun 2026 benar-benar memberikan dampak nyata bagi perekonomian daerah,” pungkasnya.