
PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau memperkenalkan kemajuan Inisiatif GREEN for Riau (Growing Resilience through Emissions Reductions, Community Empowerment, and Ecosystem Restoration for a Nurturing Future) sebagai upaya menerjemahkan prinsip keadilan iklim ke dalam praktik tata kelola REDD+ berbasis yurisdiksi. Pengalaman tersebut dipaparkan Kepala Bappeda Provinsi Riau, Purnama Irawansyah, S Hut, MM, dan Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Muhammad Job Kurniawan, AP, MSi dalam acara pendamping di COP31 yang bertempat di Blue Zone bertajuk “Justice You Can Prove: From Principle to Practice in Climate Governance across the Global South” di OPEC Fund Pavilion, Antalya, Turki, Senin (16/11).
Delegasi Riau terdiri atas Purnama Irawansyah, S Hut, M.M, Kepala Bappeda Provinsi Riau, M. Job Kurniawan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau, serta Dr Matnuril, Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan DLHK Provinsi Riau.
Purnama menegaskan bahwa pembangunan rendah karbon tidak cukup hanya mengejar penurunan emisi, tetapi harus memastikan perlindungan hak masyarakat, partisipasi bermakna, dan pembagian manfaat yang adil.
“Di Riau, kami memilih untuk mendahulukan keadilan sejak tahap persiapan, bahkan sebelum hasil pengurangan emisi diklaim,” ujar Purnama. Melalui GREEN for Riau yang diluncurkan pada 8 Mei 2025, Pemerintah Provinsi Riau bersama pemerintah pusat sedang mempersiapkan program REDD+ yurisdiksi berintegritas tinggi dengan menggunakan standard ART-TREES.
Menurutnya, pendekatan tersebut menjadi penting bagi Riau yang memiliki sekitar 4,9 juta hektare ekosistem gambut dan dihuni sekitar 6,5 juta penduduk. Ketergantungan ekonomi terhadap pemanfaatan lahan selama beberapa dekade juga telah menghadirkan tantangan lingkungan, termasuk kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap.

Empat Langkah Riau Membangun Keadilan Iklim
Purnama menguraikan empat langkah utama yang dikembangkan melalui GREEN for Riau.
Pertama, identifikasi dan pemetaan masyarakat yang berpotensi terdampak program. Pada wilayah penghitungan kinerja REDD+ dengan luas sekitar 2,6 juta ha, telah diidentifikasi lebih dari 800 desa, 138 Komunitas Adat, dan 141 kelompok perhutanan sosial. Pemetaan tersebut menjadi landasan untuk memastikan seluruh kelompok masyarakat memperoleh akses informasi dan kesempatan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.
Job Kurniawan menjelaskan langkah kedua, yakni penguatan prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC), atau Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA). GREEN for Riau telah mengembangkan rancangan panduan pelaksanaan melalui konsultasi bertahap yang melibatkan Masyarakat Adat, Kesatuan Pengelolaan Hutan, pemerintah kabupaten, dunia usaha, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil.
Kelembagaan adat, termasuk Lembaga Adat Melayu Riau, dilibatkan sebagai mitra strategis. Hutan adat yang telah memperoleh pengakuan hukum, seperti Imbo Putui di Kabupaten Kampar, juga menjadi bagian dari penerima manfaat program.
Langkah ketiga yang disampaikan Job adalah penguatan perlindungan sosial dan lingkungan (safeguards) serta mekanisme pengaduan dan penyelesaian keluhan. Pada September 2026, GREEN for Riau meluncurkan website publik beserta mekanisme Feedback and Grievance Redress Mechanism (FGRM), sehingga masyarakat memiliki saluran untuk menyampaikan pengaduan dan memantau proses penanganannya.
Langkah keempat menurut Job adalah terkait mekanisme pembagian manfaat atau Benefit Sharing Mechanism (BSM).
Melalui kelompok kerja multipihak dan konsultasi publik, Riau tengah menyusun pedoman yang menargetkan sekurang-kurangnya 80 persen pendapatan karbon disalurkan kepada masyarakat lokal, Masyarakat Adat, dan pemerintah daerah. Purnama menekankan bahwa aturan pembagian manfaat harus disusun secara transparan dan tersedia bagi publik sebelum pembayaran berbasis hasil diterima.
Mengakui Kesenjangan, Memperkuat Akuntabilitas
Salah satu pesan penting yang disampaikan Purnama adalah perlunya keberanian pemerintah untuk mengakui dan membuka kekurangan dalam pelaksanaan program. Ia menjelaskan bahwa hasil penilaian internal pada April 2026 menunjukkan sejumlah aspek pelibatan Masyarakat Adat dan komunitas lokal masih memerlukan penguatan.
Meskipun prinsip kebebasan dan pelaksanaan konsultasi sebelum pengambilan keputusan telah dinilai terpenuhi, aspek kecukupan informasi, partisipasi efektif, dan keterwakilan perempuan hanya terpenuhi sebagian. Saat penilaian berlangsung, mekanisme pengaduan juga belum tersedia. Temuan tersebut kemudian dijadikan dasar perbaikan program. Lima bulan setelah penilaian, sistem pengaduan diluncurkan sebagai salah satu tindak lanjut nyata.
“Keadilan yang dapat dibuktikan berarti memiliki keberanian untuk mempublikasikan kekurangan kita sendiri, kemudian menjadikannya sebagai dasar perbaikan,” pesan Purnama.
Ia juga mengakui bahwa tantangan masih dihadapi, terutama untuk memperluas keterlibatan perempuan dan generasi muda, menjangkau desa-desa terpencil, serta memperkuat kemampuan pemerintah desa dalam menangani pengaduan masyarakat.
Kepemimpinan Daerah dan Kolaborasi Multipihak
Purnama turut menyoroti pentingnya pendekatan multi-helix, yang mempertemukan pemerintah provinsi dan kabupaten, lembaga adat, akademisi, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan media dalam satu kerangka kolaborasi. Untuk memastikan keberlanjutan program, Pemerintah Provinsi Riau telah membentuk tim koordinasi, tim teknis, dan sekretariat GREEN for Riau melalui keputusan gubernur pada Januari 2026.
Bappeda Provinsi Riau memimpin kelompok kerja perencanaan dan penganggaran guna mendorong integrasi komitmen REDD+ serta prinsip keadilan iklim ke dalam sistem perencanaan dan anggaran pembangunan daerah. Selain penguatan kelembagaan, program juga mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Upaya tersebut memperlihatkan bahwa pengembangan REDD+ tidak hanya berkaitan dengan perlindungan ekosistem dan pendanaan karbon, tetapi juga dengan penguatan penghidupan masyarakat.
Pengalaman Riau Menjadi Pembelajaran bagi Global South
Forum Justice You Can Prove turut menghadirkan perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, OPEC Fund for International Development, WWF-Indonesia, Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI) Brasil, dan Research Center for Climate Change Universitas Indonesia (RCCC UI).
Dialog tersebut membahas bagaimana prinsip keadilan iklim dapat diterapkan, didokumentasikan, dipantau, dan diverifikasi dalam kebijakan maupun pelaksanaan aksi iklim, khususnya di negara-negara Global South.
Pada kesempatan itu, Purnama menyampaikan tiga pembelajaran yang dapat direplikasi daerah dan negara lain: mendahulukan keadilan sebelum mekanisme pasar, mendokumentasikan setiap proses, dan memberikan ruang kepada masyarakat untuk memeriksa serta memverifikasi catatan pelaksanaan program.
“Hutan dan gambut adalah milik generasi mendatang. Namun keputusan tentang pengelolaannya harus melibatkan masyarakat yang hidup di sana hari ini. Tugas pemerintah adalah memastikan keterlibatan itu dapat dibuktikan,” tegasnya.
Partisipasi Pemerintah Provinsi Riau di COP31 sekaligus memperlihatkan kontribusi Inisiatif GREEN for Riau dalam memperkuat kesiapan implementasi REDD+ yurisdiksi yang berintegritas, inklusif, dan berkeadilan.
Didukung UNEP melalui UN-REDD Programme, dengan Yayasan Pesona Tropis Alam Indonesia (PETAI) sebagai salah satu mitra pelaksana, GREEN for Riau terus mendorong pengembangan kebijakan, kelembagaan, safeguards, keterlibatan masyarakat, serta sistem informasi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui pengalaman tersebut, Riau membawa pesan penting ke forum iklim dunia yaitu aksi iklim yang kredibel bukan hanya tentang berapa banyak emisi yang berhasil dikurangi, tetapi juga tentang bagaimana keadilan diwujudkan dan dapat dibuktikan kepada masyarakat.