Plt Gubri Pastikan Relokasi TNTN Disiapkan Matang dan Hak Warga Terlindungi

PEKANBARU  - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan komitmen pemerintah dalam menyiapkan relokasi masyarakat di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) secara terencana dan berkeadilan, dengan tetap melindungi hak-hak warga.

Penegasan tersebut disampaikan saat menerima perwakilan aliansi mahasiswa dan masyarakat Pelalawan yang menggelar aksi di Kantor Gubernur Riau, Senin (13/4/2026). Pertemuan di Ruang Rapat Melati itu berlangsung hangat dan menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat.

“Kami baru saja menerima perwakilan dari aliansi mahasiswa dan masyarakat Pelalawan soal relokasi TNTN. Usulan-usulan yang mereka sampaikan di forum dialog tadi, kami terima dan akan diskusikan," ujar SF Hariyanto.

Ia menjelaskan, Pemprov Riau telah mengambil langkah awal dengan mengusulkan penyediaan lahan pengganti kepada pemerintah pusat sebagai bagian dari solusi relokasi yang komprehensif.

Berdasarkan data Pemprov Riau, sekitar 10.600 hektare lahan di TNTN saat ini ditempati oleh 3.916 kepala keluarga (KK). Dari jumlah tersebut, relokasi yang telah terealisasi baru mencapai 633 hektare atau mencakup 227 KK.

Artinya, masih diperlukan sekitar 9.966 hektare lahan pengganti yang telah dipetakan. Namun, pelaksanaannya membutuhkan dukungan kebijakan dari pemerintah pusat. Meski demikian, Pemprov Riau menyatakan siap mengawal proses tersebut hingga tuntas.

“Soal lahan pengganti sudah kami sampaikan ke pusat, sudah kami surati ke pusat,” jelasnya.

SF Hariyanto juga menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mempercepat penyelesaian persoalan di kawasan TNTN. Ia mengapresiasi warga yang telah menunjukkan itikad baik dengan menyerahkan sertifikat sebagai bagian dari proses relokasi.

“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah banyak menyerahkan sertifikat untuk relokasi,” katanya.

Ia memastikan, selama proses relokasi belum berjalan sepenuhnya, masyarakat tetap dapat beraktivitas seperti biasa tanpa adanya gangguan.

“Selama belum direlokasi, masyarakat tidak akan diganggu. Silakan tetap beraktivitas, termasuk panen,” tegasnya.

Dukungan terhadap langkah dialogis ini juga datang dari Anggota Komisi III DPR RI, Siti Aisyah. Ia menilai komunikasi yang terbangun telah membuka jalan menuju kesepahaman antara pemerintah dan masyarakat.

“Masyarakat menuntut kepastian tentang relokasi. Pada prinsipnya dari pihak pemerintah sudah ada kesiapan, dan masyarakat juga bersedia. Sudah ada titik temu, semua sudah meredakan diri,” ujarnya.

Perwakilan masyarakat TNTN, Wendri, turut menyampaikan apresiasi atas keterbukaan pemerintah. Ia berharap proses penyelesaian konflik dapat terus dikawal secara adil dan transparan, termasuk melalui komunikasi langsung dengan pemerintah pusat.

“Kami ingin bicara langsung dengan pusat baik dengan zoom. Ada surat kesepakatan bersama dalam penyelesaian konflik. Hal ini mungkin bisa mendorong penyelesaian konflik yang lebih berkeadilan,” ungkapnya.

Dengan pendekatan kolaboratif yang terus dibangun, Pemprov Riau optimistis penyelesaian konflik di TNTN dapat berjalan bertahap dan berkelanjutan, sekaligus menjaga keseimbangan antara pelestarian kawasan dan kesejahteraan masyarakat.