Ketua Pansus DPRD Riau: Program Makan Bergizi Gratis Justru Dongkrak PAD Rp340 Miliar

PEKANBARU - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Provinsi Riau, Abdullah, meluruskan adanya misinformasi di tengah publik terkait pernyataan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto. Ia membantah kabar yang menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan akibat diterapkannya program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Abdullah menegaskan, Plt Gubernur Riau tidak pernah menyampaikan bahwa PAD merosot karena program MBG. Isu sesungguhnya yang sempat dipaparkan oleh kepala daerah bukanlah penurunan PAD secara makro, melainkan hanya menyangkut penurunan nilai retribusi dari kantin-kantin sekolah yang turun.

Berdasarkan data resmi legislatif, penurunan retribusi dari sektor kantin sekolah tersebut angkanya terbilang sangat kecil dan tidak memengaruhi postur pendapatan daerah.

"PAD justru naik Rp340 miliar. Dan Pak Plt Gubernur tidak pernah menyampaikan bahwa PAD turun oleh MBG. Kenyataannya, retribusi dari kantin sekolah turun Rp77 juta. Di data kami benar," ungkap Abdullah, Selasa (23/6/2026).

Politisi senior ini menambahkan bahwa Plt Gubernur Riau pada dasarnya sangat mendukung optimalisasi peran kantin sekolah. Hal ini sejalan dengan wacana yang pernah dilontarkan oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), beberapa waktu lalu, agar kantin sekolah diintegrasikan dengan ekosistem program pemenuhan gizi nasional.

Dia juga menegaskan, Plt Gubernur menjawab soal retribusi, bukan soal PAD. Sebab, PAD pada realisasinya justru naik. Lebih lanjut, Abdullah mengingatkan pentingnya membedakan antara retribusi skala kecil dengan capaian PAD keseluruhan. Melalui upaya terintegrasi dari seluruh pihak yang dimotori oleh Plt Gubernur, performa PAD Provinsi Riau justru mencatatkan tren positif.

"Ini poin penting yang kami serap di DPRD. Ada kenaikan PAD saat ini," ucapnya menekankan kejelasan data.

Di sisi lain, program MBG ini terbukti membawa dampak positif yang besar terhadap efisiensi anggaran belanja daerah. Pemprov Riau mencatat adanya penghematan yang signifikan pada pos belanja APBD, terutama untuk biaya makan siang rutin bagi siswa di sekolah-sekolah yang menerapkan sistem asrama (boarding school).

"Bahkan terjadi penghematan belanja belasan miliar dibanding penurunan retribusi kantin sekolah yang hanya puluhan juta, tentu sebuah efektivitas belanja di daerah," kata Sekretaris Fraksi PKS DPRD Riau tersebut menerangkan asas manfaat anggaran.

Terakhir, Abdullah memaparkan data bahwa pertumbuhan PAD secara year on year (YoY) sebesar Rp340 miliar disumbang oleh perputaran ekonomi dari berbagai sektor pendukung program makan gratis ini. Aktivitas ekonomi MBG di Riau tercatat sukses menyerap tenaga kerja sebanyak 31.371 orang, serta mendorong kenaikan total pajak bahan bakar secara keseluruhan hingga bulan Juni ini.