Latest Posts

Sudah Dibangun 32 Km, Pemko Pekanbaru Targetkan Perbaikan dan Pembangunan Jalan Rampung 60 Km Tahun Ini

Wed, 14 Oct 2026 15:48:39 +0700

PEKANBARU --- Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru terus menggesa pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan di sejumlah wilayah.

Hingga saat ini, total jalan yang telah dibangun maupun diperbaiki mencapai 32 kilometer (km). Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menargetkan pengerjaan jalan tersebut dapat mencapai 60 km hingga akhir 2026.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan, pembangunan dan perbaikan jalan terus dimaksimalkan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam beraktivitas.

Menurutnya, Pemko Pekanbaru berupaya memastikan program pembangunan infrastruktur berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan capaian yang sudah mencapai 32 km, pemerintah optimistis target 60 km dapat direalisasikan hingga akhir tahun.

”Sekarang sudah 32 km. Insya Allah kita targetkan 60 km selesai. Doakan agar lancar dan bisa selesai dengan maksimal,” ujar Wako Agung, Senin (12/10/2026).

Agung menegaskan, percepatan pembangunan dan perbaikan jalan harus tetap mengutamakan kualitas pekerjaan. Ia tidak ingin pengerjaan infrastruktur dilakukan asal-asalan, terlebih jika ditemukan jalan yang baru selesai diaspal tetapi sudah mengalami kerusakan.

Karena itu, ia meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk memperketat pengawasan terhadap setiap pekerjaan yang dilaksanakan. Pengawasan tersebut diperlukan agar seluruh tahapan pengerjaan berjalan sesuai spesifikasi teknis yang telah ditentukan.

Menurutnya, kualitas pekerjaan harus menjadi perhatian utama, bukan sekadar mengejar target panjang jalan yang dibangun atau diperbaiki. Infrastruktur yang dikerjakan dengan baik diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat dalam jangka waktu yang lebih panjang.

”Jangan sampai pekerjaan tidak sesuai spesifikasi. Apalagi, jalan yang baru dikerjakan sudah rusak. Ini harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan seluruh jajaran terkait agar menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sungguh-sungguh. Setiap pekerjaan pembangunan harus dilaksanakan secara maksimal karena menyangkut kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Agung tidak ingin ada pihak yang bekerja setengah hati dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ia meminta seluruh OPD terkait memastikan program pembangunan berjalan optimal, mulai dari pelaksanaan hingga pengawasan di lapangan.

"Perbaikan dan pembangunan jalan ini merupakan bagian dari pelayanan kita kepada masyarakat. Jadi saya pesan kepada seluruh jajaran, jangan ada yang kerja tanggung. Harus maksimal," pesannya.

Kepada masyarakat, Agung meminta agar jalan yang sudah dibangun maupin diperbaiki agar dapat dirawat. Bahkan bila perlu diawasi bersama-sama tonase kendaraan yang melewati jalan. Bagi jalan yang belum diperbaiki, Wako memastikan seluruh aspirasi masyarakat yang disampaikan baik lewat media sosial, maupun secara langsung sudah ia masukan kedalam list.

"Seluruh aspirasi warga sudah kami list. Jadi tinggal menunggu waktu saja. Semua akan dikerjakan," pungkasnya.

Komitmen Berantas Habis Narkoba di Riau, Pemko Pekanbaru Dukung Penuh Langkah Tegas Irjen Arman

Tue, 13 Oct 2026 19:02:38 +0700

PEKANBARU --- Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas Kapolda Riau Irjen Pol Arman Achdiat dalam memberantas peredaran narkoba di Bumi Lancang Kuning. Pemko siap bersinergi dengan kepolisian, termasuk menindaklanjuti rekomendasi penutupan tempat hiburan malam (THM) apabila terbukti menjadi lokasi peredaran narkotika.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menegaskan, pemberantasan narkoba membutuhkan komitmen bersama seluruh pihak. Tidak hanya kepolisian, pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam mendukung upaya penindakan sekaligus mencegah peredaran narkoba semakin meluas di tengah masyarakat.

Menurut Agung, Pemko Pekanbaru siap memperkuat koordinasi dengan Polda Riau dan jajaran Polri untuk memastikan upaya pemberantasan narkoba berjalan maksimal. Langkah tegas terhadap pelaku diharapkan mampu memberikan efek jera sekaligus melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya narkotika.

“Pemko Pekanbaru mendukung penuh langkah tegas Kapolda Riau dalam memberantas narkoba. Kami siap bersinergi dengan kepolisian untuk bersama-sama menindak pelaku dan memberikan efek jera. Persoalan narkoba ini harus menjadi perhatian kita bersama,” tegas Agung, Senin (12/10/2026).

Dukungan tersebut juga mencakup kemungkinan penutupan tempat hiburan malam yang terbukti menjadi lokasi peredaran narkoba. Agung menyebutkan, Pemko Pekanbaru akan menindaklanjuti apabila menerima rekomendasi resmi dari kepolisian sesuai hasil penyelidikan dan ketentuan yang berlaku.

“Kalau memang ada rekomendasi dari Polda Riau untuk penutupan tempat hiburan malam yang terbukti menjadi lokasi peredaran narkoba, tentu akan kita tindak lanjuti sesuai aturan. Kita tidak ingin tempat-tempat seperti itu justru dimanfaatkan untuk aktivitas yang melanggar hukum,” ujarnya.

Agung menilai, penindakan terhadap tempat yang terbukti menjadi bagian dari aktivitas peredaran narkoba merupakan salah satu langkah penting untuk memutus ruang gerak pelaku. Namun, upaya tersebut harus dilakukan berdasarkan bukti dan prosedur hukum agar tindakan yang diambil tepat sasaran.

Komitmen Pemko Pekanbaru tersebut sejalan dengan penegasan Kapolda Riau Irjen Pol Arman Achdiat yang menyatakan akan memberantas narkoba hingga tuntas di wilayah Riau.

Sebelumnya, tim gabungan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri bersama Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau menggelar razia di MP Club Pekanbaru pada Ahad (11/10/2026) dini hari.

Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan 68 orang untuk menjalani pemeriksaan. Dari jumlah itu, sebanyak 63 orang dinyatakan positif mengonsumsi narkoba berdasarkan hasil tes urine.

Selain mengamankan puluhan orang, petugas juga menyita sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Polisi selanjutnya melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mendalami keterlibatan masing-masing orang yang diamankan.

“Intinya, kami siap berjalan bersama Polri. Kita ingin Pekanbaru terbebas dari narkoba. Penindakan harus tegas agar memberikan efek jera, dan kita semua harus ikut menjaga masyarakat dari bahaya narkotika,” tutupnya.

PSPS Pekanbaru Pemuncak Klasemen, Wako Agung: Energi Masyarakat Bawa Dampak Positif

Tue, 13 Oct 2026 18:47:46 +0700

PEKANBARU – Kemenangan PSPS Pekanbaru atas PSMS Medan dengan skor 2-1 di Stadion Kaharuddin Nasution menjadi momentum positif bagi kebangkitan Askar Bertuah. Total poin sementara yang berhasil dikumpulkan bertambah menjadi 12 poin.

Hasil tersebut mengantarkan PSPS memimpin klasemen sementara liga 2. Meski punya poin sama dengan Persikad Depok, yang berada di posisi kedua, PSPS Pekanbaru unggul dari selisih gol.

Momen ini menjadi sangat positif, sekaligus membangkitkan optimisme terhadap perjalanan tim kebanggaan masyarakat Kota Pekanbaru itu.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyambut positif kemenangan tersebut. Menurutnya, hasil yang diraih PSPS bukan sekadar tambahan poin dalam persaingan kompetisi, tetapi juga menjadi kebanggaan bagi masyarakat Pekanbaru.

Agung menilai, dukungan masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan energi dan semangat kepada para pemain saat bertanding. Antusiasme suporter dan doa masyarakat diharapkan terus menjadi kekuatan bagi PSPS untuk menjaga tren positif pada pertandingan selanjutnya.

“Alhamdulillah di posisi puncak dengan 12 poin. Ini momentum positif bagi PSPS Pekanbaru. Ini tentu menjadi kebanggaan kita bersama. Energi dan dukungan masyarakat memberikan dampak positif bagi perjuangan tim di lapangan,” ujar Agung, Senin (12/10/2026).

Ia berharap, kemenangan atas PSMS Medan dapat menjadi pemacu semangat bagi seluruh pemain dan jajaran tim untuk terus menjaga kekompakan, konsistensi, serta motivasi dalam menghadapi pertandingan berikutnya.

Apalagi, kemenangan 2-1 tersebut diraih melalui perjuangan hingga akhir pertandingan. Gol penentu kemenangan yang dicetak pemain pengganti menunjukkan pentingnya kontribusi seluruh pemain dalam membangun kekuatan tim.

Menurut Agung, capaian ini patut dijadikan momentum untuk memperkuat kebersamaan antara tim, suporter, dan masyarakat. Dukungan yang terus mengalir diharapkan membuat PSPS semakin percaya diri menghadapi persaingan kompetisi.

Ia juga mengajak masyarakat Pekanbaru untuk terus memberikan dukungan positif kepada Askar Bertuah. Dengan semangat kebersamaan, PSPS diharapkan mampu mempertahankan performa dan melanjutkan hasil baik pada laga-laga selanjutnya.

“Harapan kita tentu PSPS terus konsisten dan bisa memberikan hasil terbaik. Mari sama-sama kita dukung tim kebanggaan Pekanbaru ini. Semoga momentum positif ini bisa terus berlanjut,” tutupnya.

Wako Agung Nugroho Siap Perkuat Sinergi dengan Kapolda Baru demi Keamanan dan Kemajuan Pekanbaru

Sun, 11 Oct 2026 22:50:07 +0700

PEKANBARU – Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Komjen Pol Herry Heryawan atas sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin antara Polda Riau dan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru selama ini.

Herry kini mengemban amanah baru sebagai Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri.

Agung menilai, kolaborasi yang terbangun selama kepemimpinan Herry Heryawan sebagai Kapolda Riau telah memberikan kontribusi penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kota Pekanbaru.

Menurutnya, sinergi antara kepolisian dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menciptakan suasana kota yang aman dan kondusif. Hal itu mencakup upaya pencegahan aksi premanisme, kejahatan jalanan, hingga penanganan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime.

“Atas nama Pemerintah Kota Pekanbaru, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Komjen Pol Herry Heryawan atas sinergi dan kolaborasi yang selama ini terjalin dengan baik. Banyak hal yang telah dilakukan bersama untuk menjaga Pekanbaru tetap aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat,” ujarnya, Minggu (11/10/2026).

Tidak hanya dalam aspek keamanan, Agung juga menyebut Herry Heryawan sebagai salah satu pelopor gerakan kota bersih di Pekanbaru. Melalui program Green Policing, yang diadopsi Pemko menjadi Pekanbaru Lestari, kini dampaknya dapat dirasakan masyarakat.

"Semangat dan gagasan tersebut menjadi bagian penting dalam mendorong perubahan wajah ibu kota Provinsi Riau agar lebih tertata dan nyaman," tuturnya.

Tidak hanya itu, ada banyak program Presiden Prabowo Subianto yang berhasil terlaksana di Pekanbaru berkat dorongan dan kolaborasi bersama Herry Heryawan.

"Banyak program dari Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo yang berhasil dilaksanakan di Pekanbaru. Itu juga dukungan dari Bapak Herry. Kami manggilnya Pak Herrymen. Karena sudah akrab. Beliau sosok yang humble, gigih, dan pekerja keras. Makanya banyak program kami yang berhasil karena disokong beliau juga," imbuhnya.

Agung kemudian mengenang bagaimana ia dapat menata wajah Kota Pekanbaru, khususnya di sepanjang jalan-jalan utama. Seperti penertiban tiang reklame, baliho dan spanduk yang dinilai mengganggu estetika serta membuat wajah kota terlihat semrawut.

Menurut Agung, penataan ruang publik merupakan langkah penting untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih rapi. Dan berkat dorongan Komjen Herry, semua itu bisa terwujud.

“Semangat untuk menjadikan Pekanbaru sebagai kota yang bersih, tertib, dan nyaman akan terus kami lanjutkan. Apa yang sudah dirintis dan menjadi legacy beliau tentu akan kami pertahankan, bahkan kami tingkatkan demi kebaikan masyarakat Pekanbaru,” tegasnya.

Di sisi lain, Agung juga menyampaikan ucapan selamat datang kepada Kapolda Riau yang baru, Irjen Pol Arman Achdiat. Ia berharap, kepemimpinan baru di Polda Riau dapat melanjutkan sekaligus memperkuat kerja sama yang selama ini telah terbangun bersama Pemko Pekanbaru.

Agung menegaskan, pemerintah kota siap membuka ruang kolaborasi dengan jajaran Polda Riau di bawah kepemimpinan Arman Achdiat, terutama dalam menjaga stabilitas keamanan, meningkatkan ketertiban, serta mendukung berbagai program yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Selamat datang kepada Bapak Irjen Pol Arman Achdiat sebagai Kapolda Riau. Kami siap bersinergi dan berkolaborasi. Apa yang sudah terjalin dengan baik selama ini harus kita pertahankan, dan jika memungkinkan, kita tingkatkan lagi,” ungkapnya.

Ia menambahkan, Pemko Pekanbaru juga siap membersamai Kapolda Riau yang baru dalam mengimplementasikan program Kapolri, khususnya upaya mendekatkan institusi kepolisian dengan masyarakat.

Menurut Agung, hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah, kepolisian, dan masyarakat merupakan modal utama untuk menciptakan lingkungan yang aman sekaligus mendukung pembangunan kota.

"Insha Allah kami siap berinsergi dengan Bapak Kapolda yang baru, Bapak Arman. Apa-apa program yang bisa kita jalankan bersama, akan kita maksimalkan, dan outputnya untuk masyarakat Kota Pekanbaru yang lebih aman, nyaman dan sejahtera tentunya," pungkas Agung.

Pelalawan Dinilai Jadi Titik Strategis Riau, GM FKPPI Desak Pembangunan Kodim Segera Direalisasikan

Thu, 08 Oct 2026 12:52:18 +0700

PELALAWAN — Ketua Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (GM FKPPI) PC 0410, Antonius Ridaryono, mendesak percepatan pembangunan Komando Distrik Militer (Kodim) di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, karena wilayah tersebut dinilai memiliki posisi geografis strategis di tengah provinsi dan dinilai ideal untuk memperkuat jangkauan pertahanan serta keamanan.

Desakan itu disampaikan Antonius dengan mempertimbangkan letak Pelalawan yang berada di jantung Provinsi Riau.

Dalam rencanannya, kata Antonius, Kodim akan di bangun Jln. Sultan Syarif Hasim RT 03 RW 04 Kelurahan Kerinci Barat Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

Menurut dia, posisi tersebut menjadikan Pelalawan sebagai titik yang strategis untuk mendukung pusat komando dan kendali pertahanan serta keamanan wilayah.

Antonius Ridaryono menilai keberadaan satuan kewilayahan tingkat Kodim di Pelalawan dapat meningkatkan efektivitas jangkauan hingga seluruh kecamatan di Kabupaten Pelalawan. Fungsi tersebut tidak hanya berkaitan dengan kepentingan pertahanan, tetapi juga tugas pembantuan lainnya.

“Secara geografis, dan Pelalawan sangat strategis karena posisinya berada tepat di tengah Provinsi Riau. Pembangunan Kodim di sini bukan hanya soal infrastruktur militer, tetapi juga upaya memperkuat sistem pertahanan dan keamanan daerah agar lebih responsif dan merata,” ujar Antonius Ridaryono, Kamis (09/04/2026).

Menurut Antonius, pembangunan satuan militer di Pelalawan juga berpotensi memberikan dampak positif terhadap stabilitas keamanan dan pembangunan ekonomi daerah. Pandangan tersebut dikaitkan dengan tugas TNI yang tidak hanya menjaga kedaulatan, tetapi juga turut berperan dalam pembangunan nasional.

Bagi GM FKPPI PC 0410, percepatan pembangunan Kodim di Pelalawan merupakan aspirasi yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pihak terkait. Letak geografis yang dinilai strategis menjadi salah satu alasan utama agar rencana tersebut tidak berhenti pada pembahasan, tetapi dapat segera ditindaklanjuti.

“Kami berharap aspirasi ini dapat didengar dan ditindaklanjuti oleh pihak terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar rencana pembangunan Kodim di Pelalawan dapat segera direalisasikan demi kesejahteraan dan keamanan masyarakat Riau umumnya,” kata Antonius.

Ia menegaskan, penguatan satuan kewilayahan di Pelalawan diharapkan mampu mendukung pemerataan sistem pertahanan dan keamanan di Provinsi Riau. Aspirasi tersebut sekaligus membawa harapan agar kebutuhan masyarakat dan kepentingan strategis daerah dapat berjalan beriringan.

Antonius kemudian menutup pernyataannya dengan moto “Bersama Rakyat, TNI Kuat.” Bagi GM FKPPI PC 0410, pembangunan Kodim di Pelalawan diharapkan menjadi bagian dari penguatan keamanan sekaligus mendukung stabilitas daerah dalam jangka panjang.

Kualitas Udara Buruk, Sekolah Di Pekanbaru Berpeluang Perpanjang PJJ

Wed, 07 Oct 2026 23:22:27 +0700

PEKANBARU — Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru berpotensi memperpanjang masa Pembelajaran Jarak Jauh bagi peserta didik tingkat PAUD hingga SMP jika Indeks Standar Pencemar Udara masih bertahan pada kategori sangat tidak sehat. Langkah antisipasi ini terus dipantau dan dievaluasi guna mencegah risiko paparan kabut asap terhadap kesehatan anak-anak sekolah di wilayah Kota Pekanbaru.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Abdul Jamal, menegaskan bahwa perpanjangan skema belajar dari rumah akan diputuskan berdasarkan grafik kualitas udara terkini. Pihaknya menetapkan ambang batas indeks kualitas udara di atas angka 200 sebagai acuan utama pemberlakuan kembali sistem pembelajaran secara daring.

"Kita masih melakukan pemantauan kondisi kualitas udara. Kalau masih berdampak bagi kesehatan sesuai dengan edaran Kemendikdasmen, kita lanjutkan PJJ. Kalau masih di atas 200 grafik kualitas udara maka PJJ diperpanjang," kata Abdul Jamal, Rabu (7/10/2026).

Kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh di Kota Pekanbaru sebelumnya telah diterapkan sejak Selasa (6/10/2026) sebagai tindakan darurat perlindungan siswa. Namun, hingga Rabu (7/10/2026), tingkat pencemaran udara di kawasan tersebut terpantau masih belum membaik dan masih konsisten berada pada kategori sangat tidak sehat.

Guna memastikan kepastian status kegiatan belajar mengajar selanjutnya, Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru menjadwalkan rapat koordinasi lintas instansi. Pembahasan evaluasi tersebut melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah teknis serta instansi terkait di tingkat pemerintah kota.

"Nanti sore kami akan bahas kembali dengan sejumlah dinas dan instansi terkait, guna memastikan kualitas udara kota," jelas Abdul Jamal.

Selama masa pemberlakuan pembelajaran daring, seluruh proses edukasi sekolah dipastikan tetap berlangsung menggunakan pengawasan modul dan penugasan mandiri dari rumah. Sistem tersebut diterapkan agar capaian kurikulum peserta didik tidak terganggu meski aktivitas tatap muka di kelas dihentikan sementara.

Abdul Jamal juga meminta orang tua dan pihak sekolah untuk terus mengawasi fisik anak-anak agar tidak melakukan aktivitas berlebihan di luar ruangan. Seluruh peserta didik diimbau untuk mematuhi protokol kesehatan dengan selalu mengenakan masker saat harus terpaksa beraktivitas di luar rumah.

UHC Riau Tetap Terjaga, Pemprov dan BPJS Kesehatan Siapkan Penyesuaian Pembiayaan 2027

Mon, 05 Oct 2026 23:20:03 +0700

PEKANBARU – Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Provinsi Riau yang telah mencapai 98 persen dengan tingkat keaktifan 81 persen menjadi perhatian dalam penyesuaian pembiayaan JKN menghadapi 2027.

Hal tersebut mengemuka dalam penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Riau dan BPJS Kesehatan di Ruang Rapat Gubernur, Kantor Gubernur Riau, Senin (5/10/2026).

Melalui kesepakatan tersebut, Pemprov Riau dan BPJS Kesehatan menyesuaikan formula sharing iuran antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Penyesuaian tersebut diharapkan tidak mengganggu keberlanjutan kepesertaan maupun perlindungan kesehatan masyarakat.

Plt. Gubernur Riau, SF Hariyanto menjelaskan bahwa perubahan formula sharing iuran merupakan bagian dari evaluasi terhadap pelaksanaan kesepakatan sebelumnya. Menurutnya, penyesuaian pembiayaan perlu dilakukan sesuai kondisi daerah, namun perlindungan masyarakat tetap menjadi prioritas.

“Penyesuaian formula sharing iuran ini kita lakukan sebagai bagian dari evaluasi terhadap pelaksanaan yang sudah berjalan. Prinsipnya, perlindungan masyarakat dan keberlanjutan kepesertaan JKN tetap harus menjadi yang utama,” katanya.

SF meminta pemerintah kabupaten/kota memperhitungkan kebutuhan pembiayaan JKN dalam penyusunan APBD 2027. Hal tersebut penting karena kesepakatan baru akan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

“Kita minta pemerintah daerah kabupaten dan kota melakukan penyesuaian alokasi APBD 2027. Jangan sampai perubahan formula ini membuat kepesertaan masyarakat menjadi tidak aktif dan capaian UHC Riau mengalami penurunan,” tutur SF.

Ia menegaskan penyesuaian pembiayaan tidak dimaksudkan untuk mengurangi perlindungan yang telah diterima masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah perlu mempersiapkan penganggaran secara matang agar pelaksanaan kesepakatan baru berjalan efektif.

Sementara itu, Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah II, Nopi Hidayat mengapresiasi komitmen Pemprov Riau dalam menjaga cakupan kepesertaan JKN. Ia menyebut cakupan kepesertaan Riau saat ini mencapai 98 persen dengan tingkat keaktifan sebesar 81 persen.

“Alhamdulillah, kami memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran karena dengan komitmen dan arahan Bapak Gubernur kita bisa menjaga cakupan 98 persen dan keaktifan 81 persen. Ini menunjukkan komitmen yang kuat untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan perlindungan,” ujar Nopi.

Nopi menilai capaian tersebut menjadi modal penting dalam mempertahankan perlindungan kesehatan masyarakat. Karena itu, penyesuaian pembiayaan perlu diikuti kesiapan anggaran pemerintah daerah agar perubahan kesepakatan tidak berdampak terhadap status kepesertaan masyarakat.

Ia berharap penyesuaian formula pembiayaan yang mulai berlaku pada 2027 dapat berjalan lancar dan diikuti kesiapan anggaran pemerintah daerah.

“Kita berharap perubahan ini bisa berjalan dengan baik mulai 1 Januari 2027 dan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dapat menyesuaikan alokasi APBD. Dengan begitu, kesinambungan perlindungan peserta JKN dan capaian UHC Riau dapat kita jaga bersama,” pungkasnya.

Sambut Kapolda Riau Baru, Plt Gubri: Kami Siap Bersinergi Demi Bumi Lancang Kuning

Sat, 03 Oct 2026 23:18:26 +0700

PEKANBARU - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat bertugas kepada Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau yang baru, Irjen Pol Arman Achdiat.

Hal ini menyusul rotasi besar-besaran di tubuh Polri berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026.

Irjen Pol Arman Achdiat resmi menggantikan Komjen Pol Herry Heryawan yang kini mendapat amanah baru sebagai Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri.

"Selamat atas jabatan baru sebagai Kapolda Riau bapak Irjen Pol Arman Achdiat. Semoga senantiasa diberi kesehatan, kekuatan dan keberkahan dalam mengemban amanah untuk menjaga kamtibmas di Bumi Lancang Kuning yang kita cintai," kata SF Hariyanto, Sabtu (3/10/2026).

SF Hariyanto menilai, Irjen Pol Arman Achdiat merupakan sosok yang tepat memimpin Polda Riau. Dengan latar belakangnya sebagai Perwira Tinggi Baintelkam Polri yang mendapat penugasan di Badan Intelijen Negara (BIN), Arman diyakini memiliki pengalaman intelijen dan keamanan yang matang.

Pengalaman tersebut dinilai sangat dibutuhkan untuk menghadapi berbagai agenda keamanan di Riau, mulai dari menjaga kondusivitas daerah, penegakan hukum, hingga persoalan strategis seperti penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pemberantasan PETI, dan pengamanan sumber daya alam.

"Atas nama Pemerintah Provinsi dan masyarakat Riau, kami mengucapkan selamat datang di Bumi Bertuah. Kami siap bersinergi dan berkolaborasi untuk mewujudkan Riau yang aman, damai, dan kondusif," tutup SF Hariyanto.

Kepada Komjen Pol Herry Heryawan, Plt Gubri turut menyampaikan ucapan selamat atas jabatan baru sebagai Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri.

"Selamat atas jabatan baru Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri, bapak Komjen Pol Herry Heryawan," katanya.

Plt Gubernur Riau juga menyelipkan doa khusus untuk perwira tinggi Polri tersebut. "Semoga senantiasa diberi kesehatan, kekuatan dan keberkahan dalam mengemban amanah baru untuk mewujudkan Polri yang semakin dicintai rakyat," lanjutnya.

Ucapan dari Plt Gubernur Riau ini menjadi bentuk dukungan Pemerintah Provinsi Riau terhadap kepemimpinan baru di institusi Polri, serta harapan akan sinergitas yang semakin kuat antara pemerintah daerah dan Polri dalam menjaga keamanan di wilayah Provinsi Riau.

"Semoga sinergitas yang telah terjalin selama kepemimpinan bapak sebagai Kapolda Riau dapat terus berlanjut di tingkat Mabes. Khususnya, dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Bumi Melayu Lancang Kuning," pungkasnya.

Pemko Pekanbaru Perpanjang PJJ hingga 10 Oktober akibat Kabut Asap

Wed, 07 Oct 2026 23:15:46 +0700

PEKANBARU — Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru kembali memperpanjang penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi peserta didik tingkat PAUD hingga SMP.

Kebijakan tersebut diperpanjang hingga Sabtu (10/10/2026), menyusul kondisi kualitas udara yang masih berada pada kategori sangat tidak sehat hingga berbahaya.

Keputusan itu diambil setelah Pemko Pekanbaru menggelar rapat bersama sejumlah pihak terkait untuk membahas perkembangan kondisi kabut asap di Kota Pekanbaru, Rabu (7/10/2026), di Komplek Perkantoran Pemerintah Tenayan Raya.

Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar mengatakan, perpanjangan PJJ dilakukan dengan mempertimbangkan informasi dan parameter kualitas udara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK).

"Kita tentu menerima masukan dan informasi, pertama dari BMKG, kemudian DLHK. Kondisi udara kita di Pekanbaru hari ini dalam kondisi sangat tidak sehat, dan ada tiga parameter, tiga-tiganya menunjukkan kondisi sangat tidak sehat. Dan tadi jam 13.00 WIB itu sampai ke posisi berbahaya," kata Markarius usai memimpin rapat.

Menurutnya, kondisi kualitas udara tersebut menjadi perhatian serius karena telah berdampak terhadap kesehatan masyarakat.
Markarius menyebut, hingga saat ini lebih dari 10.000 orang telah mengalami gangguan kesehatan yang berkaitan dengan paparan asap.

Keluhan yang muncul antara lain asma, Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), iritasi hingga pneumonia.

Bahkan, pada 7 Oktober 2026 tercatat sebanyak 374 pasien mengalami gangguan kesehatan yang berkaitan dengan dampak kabut asap dalam sehari.

"Yang sudah terpapar sampai hari ini sudah lebih 10.000 orang ya yang terkait dengan asap ini; asma, ISPA, iritasi, pneumonia. Kemudian yang tertinggi kemarin 7 Oktober itu, pasien kita terkait dengan hal ini 374," ujarnya.

Melihat kondisi tersebut, Pemko Pekanbaru memilih melanjutkan PJJ sebagai langkah untuk mengurangi risiko paparan kualitas udara buruk terhadap peserta didik.

"Yang pertama, kita akan melanjutkan pembelajaran jarak jauh, lanjutannya selanjutnya sampai hari Sabtu," ungkap Markarius.
Dengan kebijakan tersebut, peserta didik tingkat PAUD hingga SMP tetap mengikuti proses pembelajaran dari rumah hingga Sabtu (10/10/2026).

Selanjutnya, Pemko Pekanbaru akan mengevaluasi kembali kondisi udara pada Minggu (11/10/2026). Evaluasi akan mempertimbangkan perkembangan kualitas udara dan kondisi cuaca, termasuk potensi hujan yang diprakirakan BMKG. Markarius mengatakan, BMKG memprakirakan adanya potensi hujan pada Sabtu (10/10/2026). Hujan diharapkan dapat membantu memperbaiki kondisi kualitas udara di Pekanbaru.

"Tadi dari BMKG, potensi hujan itu tanggal 10. Tanggal 10 itu hari Sabtu ya. Mudah-mudahan Allah berikan hujan. Kalau potensi hujannya memang turun tanggal 10, mungkin akan ada perubahan kondisi cuaca kita, kondisi udara kita," jelasnya.

Ia menegaskan, kebijakan pembelajaran selanjutnya akan ditentukan berdasarkan hasil evaluasi kondisi udara. "Jadi PJJ ini sampai hari Sabtu dulu, nanti hari Minggu kita akan evaluasi kembali," pungkasnya.

Hadapi La Nina, Pemko Pekanbaru Mulai Petakan Potensi Banjir, DBD dan Pohon Tumbang

Mon, 28 Sep 2026 23:14:17 +0700

PEKANBARU — Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mulai memetakan sejumlah potensi persoalan yang perlu diantisipasi menghadapi perubahan musim, termasuk ancaman banjir, demam berdarah dengue (DBD), dan pohon tumbang.

Hal tersebut dibahas dalam rapat koordinasi bulanan Pemko Pekanbaru bersama Forkopimda yang digelar di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru, Senin (28/9/2026).

Wali Kota (Wako) Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan, rapat tersebut menjadi forum koordinasi untuk membahas berbagai isu terkini, sekaligus memastikan keamanan, ketenteraman, ketertiban, dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.

"Rapat setiap bulannya tentu membahas terkait layanan maupun isu-isu terkini di Kota Pekanbaru. Poinnya adalah ketenteraman dan ketertiban di Kota Pekanbaru serta menjalankan pemerintahan sesuai dengan aturannya," kata Agung.

Salah satu pembahasan dalam rapat yakni kesiapsiagaan menghadapi perubahan kondisi cuaca. Agung menyebut Pekanbaru sebelumnya telah melewati masa kemarau yang cukup panjang, termasuk menghadapi persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Dalam penanganan karhutla, Pemko Pekanbaru mendapat dukungan dari TNI dan Polri, baik dalam upaya edukasi kepada masyarakat maupun pemadaman kebakaran.

"Kami mengucapkan terima kasih banyak atas kerja sama dan support dari TNI-Polri yang turun tiada henti untuk bagaimana mengedukasi dan memadamkan api, khususnya yang ada di Kota Pekanbaru," ujarnya.

Kini, Pemko Pekanbaru mulai menyiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi La Nina yang dapat meningkatkan curah hujan. Sejumlah risiko yang berpotensi muncul akibat perubahan cuaca tersebut mulai dipetakan pemerintah.

"Jadi sekarang kita akan menghadapi namanya La Nina, musim curah hujan yang cukup panjang. Tentu kita sudah mulai memetakan banjir, termasuk juga DBD, termasuk juga pohon tumbang," jelas Agung.

Menurutnya, kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana dan gangguan akibat perubahan cuaca membutuhkan koordinasi lintas sektor. Dengan begitu, berbagai persoalan yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat dapat diantisipasi sejak dini.

Selain persoalan cuaca, rapat Forkopimda juga membahas sejumlah isu perkotaan lainnya, termasuk kondisi Pasar Simpang Baru dan kawasan pasar di 133 ruko.

Rapat tersebut turut dihadiri sejumlah unsur terkait, termasuk PLN. Kehadiran berbagai instansi menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dalam menangani persoalan yang berkaitan dengan keamanan, pelayanan, dan kondisi perkotaan.

Wako Agung menyebut rapat kali ini sekaligus menjadi pertemuan perdana Pemko Pekanbaru bersama Kepala Kejari Pekanbaru yang baru.
"Dan hari ini rapat perdana kita bersama Kejari yang baru," pungkasnya.

Wako Agung Bepesan Nilai Pancasila Diwujudkan Dalam Pelayanan Publik

Thu, 01 Oct 2026 23:12:53 +0700

PEKANBARU - Wali Kota (Wako) Pekanbaru Agung Nugroho menegaskan, peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial. Nilai-nilai Pancasila harus diwujudkan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan Wako Agung saat memberikan amanat, pada upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di halaman Mal Pelayanan Publik (MPP) Pekanbaru, Kamis (1/10/2026).

Upacara tersebut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Pekanbaru, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru.

Wako Agung mengatakan, Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali memperkuat nilai-nilai dasar bangsa dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam menjalankan tugas sebagai aparatur pemerintah.

"Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk memperkuat nilai-nilai dasar bangsa dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Terima kasih kepada jajaran Forkopimda yang telah meluangkan waktu di tengah padatnya agenda untuk hadir bersama," ujar Agung.

Menurutnya, Pancasila bersama semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki peran penting dalam menjaga persatuan Indonesia yang memiliki keberagaman suku, agama, dan latar belakang masyarakat.

Wako Agung menegaskan, keberagaman tersebut harus dipandang sebagai kekuatan bersama dalam membangun daerah dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Karena itu, ia berharap peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya dimaknai sebagai agenda tahunan, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap kualitas pelayanan publik di Kota Pekanbaru.

"Harapan kita bersama, Hari Kesaktian Pancasila ini tidak sekadar menjadi ritual tahunan, melainkan tercermin langsung dalam pengabdian dan dedikasi kita melayani masyarakat," pungkasnya.

Perlebar 3 Ruas Jalan Pekanbaru, Wako Agung Apresiasi dan Ucapkan Terimakasih Kepada Plt Gubri SF Hariyanto

Tue, 06 Oct 2026 18:39:44 +0700

PEKANBARU — Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau atas perhatian terhadap pembangunan infrastruktur jalan di Kota Pekanbaru.

Apresiasi tersebut disampaikan Agung menyusul adanya sejumlah pekerjaan perbaikan dan pelebaran jalan yang dilakukan Pemprov Riau di tiga ruas jalan utama di Kota Pekanbaru.

Agung menyebut, pelebaran jalan tersebut berada di kawasan Panam, Simpang SKA, serta ruas jalan di sekitar Masjid Agung An-Nur Pekanbaru.

“Kami atas nama Pemerintah Kota Pekanbaru mengucapkan terimakasih, sekaligus apresiasi kepada gubernur yang sudah membangun perbaikan jalan dan pelebaran di Pekanbaru. Ada di Panam pelebaran, Simpang SKA, dan di dekat Masjid Agung,” ujar Agung, Selasa (6/10/2026).

Menurut Agung, pembangunan infrastruktur tersebut menunjukkan komitmen Pemprov Riau dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal itu dinilai penting, terutama di tengah kondisi fiskal pemerintah daerah yang membutuhkan pengelolaan anggaran secara cermat dan berdasarkan skala prioritas.

Ia menilai, pembangunan dan pelebaran jalan di Pekanbaru merupakan salah satu bentuk prioritas pelayanan publik yang manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Kita melihat di tengah kondisi fiskal Pemprov Riau, tetap memprioritaskan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Salah satunya prioritas pembangunan jalan di Pekanbaru ini,” katanya.

Agung meyakini pelebaran pada tiga ruas jalan utama tersebut akan memberikan dampak yang cukup luas. Tidak hanya meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam berkendara, tetapi juga diharapkan mampu membantu mengurai persoalan kemacetan di sejumlah titik.

Dengan bertambahnya kapasitas jalan, arus lalu lintas di kawasan tersebut diharapkan menjadi lebih lancar. Terlebih, ruas-ruas jalan yang mendapat perhatian merupakan jalur yang memiliki aktivitas lalu lintas cukup tinggi.

“Kami meyakini dengan pelebaran jalan di tiga ruas jalan utama di Pekanbaru ini, dampaknya akan sangat luas. Terutama terhadap kenyamanan masyarakat dan kita harapkan juga dapat mengurai kemacetan,” ujar Agung.

Agung pun kembali menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Riau, khususnya Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, atas dukungan terhadap pembangunan infrastruktur di Kota Pekanbaru.

Menurutnya, sinergi antara Pemerintah Kota Pekanbaru dan Pemerintah Provinsi Riau sangat diperlukan agar pembangunan infrastruktur dapat terus dilakukan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

8 Ranperda Dibahas, Pemkab dan DPRD Kampar Perkuat Arah Pembangunan Daerah

Tue, 08 Sep 2026 14:48:30 +0700

Bangkinang Kota — Delapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi perhatian dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kampar. Pembahasan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat landasan hukum pembangunan sekaligus menjawab berbagai kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kampar. Senin (7/9).

Wakil Bupati Kampar Dr. Hj. Misharti, S.Ag., M.Si. mengikuti pembukaan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kampar yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kampar. Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Kampar Ahmad Taridi, didampingi para Wakil Ketua dan diikuti anggota DPRD Kampar. Turut hadir Forkopimda, Sekretaris Daerah, serta para kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.

Dalam paripurna tersebut, Pemkab Kampar menyampaikan empat Ranperda usulan pemerintah daerah, yakni tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2026–2035, Ketenagakerjaan, Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, serta perubahan atas Perda Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Selain itu, DPRD Kabupaten Kampar turut menyampaikan empat Ranperda inisiatif, yakni tentang Desa Adat, Tanah Ulayat, Masjid Paripurna dan Desa Wisata. Delapan Ranperda tersebut dinilai memiliki keterkaitan erat dengan penguatan tata kelola pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pelestarian nilai budaya, hingga pengembangan potensi daerah.

Rapat kemudian dilanjutkan dengan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kampar terhadap empat Ranperda usulan Pemkab Kampar serta pendapat Bupati Kampar yang dalam kesempatan ini disampaikan Wakil Bupati Misharti terhadap empat Ranperda inisiatif DPRD. Melalui pembahasan yang komprehensif, Pemkab dan DPRD Kampar diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang responsif, aplikatif dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Kampar.

Bupati Kampar Apresiasi Ninik Mamak dan Masyarakat Telah Menjaga Alam

Sat, 05 Sep 2026 14:47:32 +0700

Kampar Kiri Hulu – Tradisi Mancokau Ikan di Lubuk Larangan Desa Tanjung Belit, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, kembali menjadi momentum yang sarat makna. Bukan hanya sebagai tradisi turun-temurun, kegiatan ini menjadi bukti nyata kuatnya peran ninik mamak dan masyarakat dalam menjaga kelestarian alam sekaligus mempererat silaturahmi.

Kegiatan Mancokau Ikan yang dilaksanakan pada Sabtu (5/9/2026) tersebut mendapat apresiasi dari Bupati Kampar Ahmad Yuzar. Menurutnya, keberadaan Lubuk Larangan merupakan bentuk kearifan lokal yang patut dipertahankan karena mampu menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan kelestariannya.

Bupati Kampar Ahmad Yuzar menyampaikan apresiasi kepada para ninik mamak, tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat Desa Tanjung Belit yang selama ini konsisten menjaga kawasan sungai melalui aturan adat yang telah diwariskan secara turun-temurun.

“Lubuk Larangan ini bukan saja menjadi sumber pencaharian masyarakat, namun lebih dari itu menjadi salah satu bentuk nyata dalam menjaga sumber daya alam. Prinsipnya sederhana, jaga alam, maka alam akan menjaga kita,” ujar Ahmad Yuzar

Ikut Hadir mendampingi Bupati Kampar didampingi oleh Sekda Kampar Dr. Ardi Mardiansyah S.STP M.Si dan isteri yang juga Ny. Yuni Pratiwi Sari Ardi Mardiansyah , Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Afdal, ST, MT, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Zulfahmi, Kepala Bapenda Kampar Zamhur, ST, MT, Kepala Dinas Pertanian Nurilahi Ali, Ketua Baznas Kampar Arizon, SE, Camat Kampar Kiri Hulu Bustamar beserta Forkopimcam, para Kabag di Lingkungan Setda Kampar Kepala desa Tanjung Belit Efri Desmi.

Serta terlibat pula Ninik Mamak Kenegerian Tanjung Belit, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan Masyarakat Tanjung Belit yang anstusia mengikuti rangkaian mancokau Ikan

Bupati Kampar Ahmad Yuzar melempar jala yang menandai dibukanya secara resmi Mancokau Ikan mengatakan manfaat dari kepedulian masyarakat terhadap alam tersebut dapat dirasakan secara langsung.

Dengan menjaga sungai dan memberikan ruang bagi ikan untuk berkembang biak, masyarakat akhirnya dapat menikmati hasilnya melalui kegiatan Mancokau yang dilakukan secara bersama-sama.

“Hal ini telah kita saksikan hari ini. Dengan menjaga sungai sebagai tempat berkembang biaknya ikan, maka kita dapat melakukan panen ikan yang kita lakukan hari ini. Ini adalah hasil dari kesabaran, kepatuhan dan komitmen masyarakat dalam menjaga alam,” katanya.

Ahmad Yuzar menilai tradisi Mancokau Ikan juga memiliki nilai sosial dan budaya yang sangat tinggi. Kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk berkumpul dan mempererat hubungan kekeluargaan.

“Melalui Mancokau ini, jalinan silaturahmi semakin erat. Yang jauh pulang ke kampung untuk berjumpa sanak famili dan keluarga. Ini bukan hanya tentang ikan, tetapi tentang kebersamaan, tentang adat dan tentang bagaimana kita menjaga hubungan sesama,” ungkapnya.

Lebih jauh, Bupati Kampar melihat tradisi Lubuk Larangan dan Mancokau Ikan memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai bagian dari daya tarik wisata berbasis kearifan lokal.

Ketika tradisi, alam dan kebersamaan masyarakat dapat dipertahankan, maka dampaknya tidak hanya dirasakan dari sisi sosial dan lingkungan, tetapi juga dapat menggerakkan perekonomian masyarakat.

“Ekonomi masyarakat bergerak, pariwisata menggeliat dan masyarakat ikut merasakan semarak ini,” tutur Ahmad Yuzar.

Ia berharap tradisi yang telah diwariskan oleh para leluhur tersebut terus dipelihara dan dikenalkan kepada generasi muda. Sebab, menjaga Lubuk Larangan berarti menjaga sungai, menjaga ikan, menjaga lingkungan dan pada akhirnya menjaga kehidupan masyarakat itu sendiri.

Bupati juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat semangat gotong royong dalam menjaga lingkungan serta mempertahankan nilai-nilai adat yang telah terbukti mampu menjadi benteng dalam melindungi sumber daya alam.

“Semoga apa yang dilakukan masyarakat Tanjung Belit ini terus dipertahankan. Jangan hanya kita nikmati hasilnya hari ini, tetapi mari kita jaga agar anak cucu kita nanti juga dapat merasakan manfaatnya,” pungkasnya.

Tradisi Mancokau Ikan pun menjadi gambaran nyata bahwa ketika adat dijaga, alam dipelihara dan masyarakat bersatu, maka manfaatnya akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk keberlanjutan sumber daya alam, kebersamaan, serta tumbuhnya perekonomian dan pariwisata lokal.

Bupati Kampar H. Ahmad Yuzar Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi dan Penguatan Perlindungan Perempuan dan Anak

Mon, 14 Sep 2026 14:46:54 +0700

BANGKINANG KOTA – Bupati Kampar H. Ahmad Yuzar, S.Sos., MT. mengikuti Zoom Meeting Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan pembahasan verifikasi dan validasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta Penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Ruang Bersama Indonesia untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Senin (14/9/2026).

Kegiatan tersebut diikuti Bupati Kampar H. Ahmad Yuzar, S.Sos., MT. dari Ruang Rapat Lantai 3 Kantor Bupati Kampar. Dalam kegiatan tersebut, Bupati didampingi Asisten II Setda Kampar Drs. Muhammad, M.Si., serta Kepala DPPKBP3A Kabupaten Kampar Drs. H. Edi Afrizal, M.Si.

Rakor secara virtual dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian, bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Dra. Hj. Arifatul Choiri Fauzi, M.Si., serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) H. Yandri Susanto, S.Pi., M.Pd.

Salah satu agenda penting dalam kegiatan tersebut adalah Penandatanganan SKB tentang Ruang Bersama Indonesia untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kebijakan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan serta perlindungan terhadap anak.

Dalam paparan mengenai Ruang Bersama Indonesia, disampaikan bahwa komitmen terhadap kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memiliki landasan konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Paparan tersebut juga menegaskan bahwa komitmen dan regulasi nasional menjadi dasar penting bagi kehadiran negara dalam memajukan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Hal tersebut sejalan dengan arah RPJMN 2025–2029 yang mengusung pembangunan yang terintegrasi, inklusif, berkelanjutan dan berdaya saing. Dalam paparan tersebut, terdapat sejumlah fokus pembangunan, di antaranya Gender dan Inklusi Sosial, Sustainable Development Goals (SDGs), Transformasi Digital, Pembangunan Rendah Karbon, serta Pembangunan Berketahanan Iklim.

Keseluruhan agenda tersebut diarahkan untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, tangguh dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.

Pengendalian Inflasi dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Selain membahas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Rakor juga membahas pengendalian inflasi sebagai langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.

Pemerintah daerah didorong untuk terus memperkuat koordinasi dalam memantau perkembangan harga kebutuhan pokok, memastikan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi serta mengambil langkah strategis terhadap berbagai potensi yang dapat memengaruhi inflasi.

Dalam kesempatan yang sama, turut dibahas verifikasi dan validasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Program ini diharapkan dapat memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bupati Kampar H. Ahmad Yuzar, S.Sos., MT. menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kampar siap mendukung berbagai kebijakan pemerintah pusat melalui penguatan sinergi dan koordinasi di daerah.

Menurut Bupati, pengendalian inflasi, penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak merupakan bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Pemerintah Kabupaten Kampar akan terus memperkuat sinergi dan koordinasi dalam menjalankan berbagai program pemerintah, sehingga kebijakan yang dilaksanakan dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Bupati.

Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kampar berkomitmen untuk terus mendukung program pemerintah pusat sekaligus memperkuat pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, berdaya saing, serta memberikan perlindungan dan kesempatan yang setara bagi seluruh masyarakat.

Pemko Pekanbaru Perkuat Sinergitas dengan Kejari

Thu, 03 Sep 2026 14:45:40 +0700

PEKANBARU — Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru memperkuat sinergitas dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru dalam mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Penguatan kerja sama tersebut dibahas dalam kegiatan coffee morning antara Pemko Pekanbaru dan Kejari Pekanbaru yang digelar di Aula Lantai 6 Kompleks Perkantoran Pemerintah Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Kamis (3/9/2026).

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum silaturahmi jajaran Pemko Pekanbaru dengan Kepala Kejari (Kajari) Pekanbaru, Dr. Carel Williams, yang baru dilantik dan mendapat penugasan di Kota Pekanbaru.

Wali Kota (Wako) Pekanbaru, Agung Nugroho, bersama jajaran pejabat di lingkungan Pemko Pekanbaru menyambut langsung kedatangan Kajari Pekanbaru beserta rombongan.

"Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Kajari yang baru, dan selamat bergabung menjadi masyarakat Pekanbaru," kata Agung Nugroho usai kegiatan coffee morning.

Menurut Agung, sinergitas yang semakin kuat antara Pemko Pekanbaru dan Kejari Pekanbaru diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan sekaligus mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kerja sama tersebut juga diharapkan dapat mendukung pelaksanaan berbagai program pemerintah pusat, termasuk program-program Presiden RI Prabowo Subianto.

"Kita berharap dengan sinergitas ini bisa lebih menyejahterakan masyarakat dan mendukung program-program dari Presiden RI, Prabowo Subianto," ujarnya.

Sementara itu, Kajari Pekanbaru Carel Williams mengatakan, kegiatan coffee morning menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi setelah dirinya mendapat tugas baru di Kota Pekanbaru.

"Kita semua bersilaturahmi, untuk melanjutkan sinergitas serta kerja sama yang terjalin selama ini dengan baik," ucapnya.

Selain mempererat silaturahmi, Kejari Pekanbaru juga menyatakan kesiapan untuk memberikan pendampingan terhadap berbagai persoalan yang masih menjadi hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemko Pekanbaru.

Carel menyebut, sejumlah persoalan yang dapat menjadi bagian dari pendampingan tersebut antara lain terkait aset pemerintah serta temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang hingga kini belum terselesaikan.

"Kita nanti juga akan menggandeng APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) untuk menyelesaikan hal tersebut sebagai bentuk sinergitas yang baik," pungkasnya.

Pekanbaru Borong Empat Penghargaan di Ajang IMT-GT Green City Award 2026

Fri, 11 Sep 2026 14:43:53 +0700

PEKANBARU — Kota Pekanbaru menorehkan prestasi di tingkat internasional dengan memborong empat penghargaan dalam ajang 1st IMT-GT Green City Award 2026 yang digelar di Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu (9/9/2026).

Empat penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap berbagai upaya Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dalam mendorong pembangunan perkotaan yang hijau, berkelanjutan, inklusif, serta adaptif terhadap perubahan iklim.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan diterima Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar yang hadir mewakili Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho.

Penghargaan tersebut diberikan dalam rangkaian Pertemuan Kepala Daerah IMT-GT ke-32 yang melibatkan tiga negara, yakni Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Pertemuan ini turut dihadiri para menteri, kepala daerah, perwakilan ASEAN, serta Asian Development Bank.

Adapun empat penghargaan yang diraih Pekanbaru yakni:
1. Penghargaan Emas — Ranking 1 Kategori Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan.
2. Penghargaan Perak — Ranking 2 Kategori Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem Perkotaan.
3. Penghargaan Perunggu — Ranking 3 Kategori Pengelolaan Sampah Padat.
4. Sertifikat Pengakuan — Kategori Transportasi Berkelanjutan dan Mobilitas Rendah Karbon.
Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan, penghargaan tersebut bukan sekadar pencapaian seremonial, melainkan menjadi pengakuan internasional terhadap arah pembangunan Kota Pekanbaru menuju Metropolitan Green City.

"Ini bukan sekadar piala, tetapi pengakuan internasional terhadap arah pembangunan Pekanbaru menuju Metropolitan Green City. Penghargaan ini menjadi tanggung jawab bagi kami untuk bekerja lebih keras," kata Agung.

Menurutnya, capaian tersebut menjadi motivasi bagi Pemko Pekanbaru untuk terus memperkuat berbagai program pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan perkotaan.

Direktur Pusat Kerja Sama Subregional IMT-GT (CIMT), Amri Bukhairi Bakhtiar, turut mengapresiasi komitmen dan inovasi Pemko Pekanbaru dalam mendorong pembangunan perkotaan berkelanjutan.

Ia mengatakan, penghargaan tersebut diberikan setelah Pekanbaru melalui proses penilaian dan evaluasi secara menyeluruh.

"Setelah melakukan penilaian dan evaluasi menyeluruh, kami dengan senang hati memuji komitmen, inovasi, dan upaya berkelanjutan kota Anda dalam memajukan pembangunan perkotaan yang lebih hijau, inklusif, dan tahan terhadap perubahan iklim," ujarnya.

Amri menyebut capaian tersebut sejalan dengan tujuan Sustainable Urban Development Framework (SUDF) IMT-GT.

Ia berharap penghargaan tersebut menjadi tonggak penting bagi Pekanbaru untuk terus mengambil peran dalam pengembangan kota berkelanjutan di kawasan IMT-GT.

"Kami berharap dapat merayakan tonggak sejarah ini bersama-sama dan menantikan kepemimpinan berkelanjutan kota Anda dalam memajukan pembangunan perkotaan berkelanjutan di seluruh Subwilayah IMT-GT," pungkasnya.

Wali Kota Agung Tinjau Drainase Jalan Paus, Dibangun 366 Meter untuk Atasi Banjir

Tue, 01 Sep 2026 14:43:06 +0700

PEKANBARU — Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tengah membangun drainase di Jalan Paus, Kecamatan Marpoyan Damai.

Wali Kota (Wako) Pekanbaru Agung Nugroho meninjau langsung pembangunan drainase tersebut, Selasa (1/9/2026). Dalam peninjauan itu, Agung didampingi Kepala Dinas PUPR Edward Riansyah untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai dengan perencanaan.

Pembangunan drainase tersebut ditargetkan menjadi salah satu solusi untuk mengurangi dampak banjir di kawasan Jalan Arifin Ahmad. Saluran drainase diperbesar dari ukuran sebelumnya dan dibangun hingga terhubung dengan aliran anak Sungai Paus.

"Karena targetnya mengurangi banjir di Arifin Ahmad," kata Agung Nugroho di sela-sela tinjauan.

Menurut Agung, kondisi drainase sebelumnya tidak berfungsi secara optimal. Sebagian saluran juga tidak tersambung sehingga menyebabkan air tidak mengalir dengan baik.

Selain itu, kapasitas drainase yang ada sebelumnya dinilai tidak mampu menampung debit air yang tinggi. Beberapa bagian saluran juga mengalami penyumbatan.

Karena itu, Pemko Pekanbaru membangun ulang drainase mulai dari persimpangan Jalan Paus-Arifin Ahmad hingga menuju anak Sungai Paus. Pembangunan drainase tersebut memiliki panjang sekitar 366 meter.

Saluran baru dibuat dengan ukuran cukup besar, yakni lebar 3 meter dan kedalaman 1,5 meter. Untuk pembangunan tersebut, Pemko Pekanbaru mengalokasikan anggaran sekitar Rp4 miliar.

Pembangunan drainase juga akan dilanjutkan pada sisi lain Jalan Paus. Hal ini mengingat masih terdapat sejumlah saluran yang telah tertutup atau tidak lagi berfungsi.

"Di beberapa titik lainnya juga sedang dalam pembangunan drainase juga. Di Jalan Paus ini, ada tokoh masyarakat yang menyampaikan ternyata dulu drainase itu tertutup. Ketika dibongkar drainase itu di dalamnya sudah padat, ada beton, sampah," terangnya.

Wako Agung berharap masyarakat turut menjaga drainase yang telah dibangun. Ia mengimbau warga tidak membuang sampah ke dalam saluran karena dapat menyebabkan penyumbatan dan kembali memicu banjir.

"Percuma saja dibangun drainase jika kembali dipenuhi sampah dan dapat menyebabkan banjir," tegasnya.

Kebakaran Perkebunan Kelapa di Inhil Akibatkan Asap Pekat Selimuti Jalan

Sun, 13 Sep 2026 14:42:20 +0700

TEMBILAHAN - Tim gabungan yang terdiri dari DPKP, BPBD, TNI, Polri, serta pemadam PLTU Tembilahan berjibaku memadamkan kebakaran areal perkebunan kelapa di Dusun Sungai Cakah, Desa Sungai Luar, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir pada Minggu (13/9/2026). Kebakaran yang diduga mulai terjadi sejak pukul 13.00 WIB ini merembet cepat akibat kondisi lahan gambut yang mengering.

Peristiwa ini pertama kali diketahui setelah pihak kedinasan menerima laporan resmi mengenai kemunculan titik api di kawasan permukiman dan perkebunan warga. Lokasi kebakaran yang persis berada di tepi jalan lintas Desa Sungai Luar menuju Sungai Piring memudahkan armada meluncur ke titik kejadian.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir Junaidy mengonfirmasi bahwa penanganan langsung dilakukan begitu laporan dari pihak desa masuk.

"Laporan dari Kepala Desa Sungai Luar kebakaran lahan terjadi sekitar pukul 13.00 WIB. Kita bersama tim gabungan langsung bergerak ke lokasi," kata Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir Junaidy pada Minggu (13/9/2026).

Untuk menjinakkan kobaran api, DPKP Inhil menerjunkan dua regu operasional sebanyak 20 personel yang didukung dengan dua unit mobil pemadam kebakaran. Sementara itu, tim dari BPBD Inhil turut membantu penyemprotan dengan mengandalkan mesin pompa portabel di area terpelosok.

Personel lapangan terus menambah pasokan air guna melokalisasi rembetan api agar tidak mengancam permukiman di sekitarnya. Upaya penyiraman dilakukan secara masif mengingat potensi kebakaran vegetasi di area tersebut cukup tinggi.

"Bersama tim gabungan kami terus berupaya melakukan pemadaman," ujar Junaidy.

Luas pasti area yang terdampak kebakaran hingga kini masih dalam proses pendataan oleh petugas di lapangan. Namun, peristiwa tersebut telah menyebabkan timbulan kabut asap pekat yang mengganggu pandangan di sepanjang jalur lintas antardesa.

Struktur tanah gambut yang kering menyebabkan permukaan tanah berubah menjadi bara api sehingga proses pemadaman memerlukan kehati-hatian ekstra dari petugas.

"Dari pantauan tim kita, api tak cuma membakar pokok kelapa dan pinang. Lahan yang gambut kering seperti jadi bara," tutur Junaidy.

Gandeng Forkopimda, Pemprov Riau Perkuat Optimalisasi Pajak dan Hak Daerah

Tue, 08 Sep 2026 14:40:37 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau memperkuat upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah melalui pencocokan data dan penataan kewajiban perpajakan pelaku usaha. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan potensi penerimaan daerah dapat dikelola secara tertib, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Plt Gubernur Riau SF Hariyanto mengatakan, pihaknya bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Optimalisasi Pajak Daerah. Satgas tersebut dibentuk sebagai wadah untuk menyelesaikan persoalan perpajakan sekaligus memastikan hak-hak daerah dapat diterima secara optimal.

"Tujuan utama kita mengumpulkan Bapak dan Ibu hari ini adalah untuk mencocokkan data, memperjelas kewajiban, dan menyelesaikan persoalan secara terbuka. Agar pengelolaan potensi pajak daerah dapat berjalan tertib, transparan, dan berkeadilan, Pemerintah Provinsi Riau bersama jajaran Forkopimda telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Optimalisasi Pajak Daerah," katanya di Gedung BRKS Pekanbaru, Selasa (8/9).

Dijelaskan, keberadaan Satgas mulai menunjukkan perkembangan dalam upaya memperluas dan menata wajib pungut pajak daerah. Salah satu indikatornya terlihat dari bertambahnya jumlah perusahaan yang ditetapkan sebagai Wajib Pungut (WAPU).

"Alhamdulillah, setelah pembentukan Satgas ini, jumlah Wajib Pungut (WAPU) kita meningkat dari yang sebelumnya hanya 19 perusahaan menjadi 26 perusahaan," jelasnya.

Diungkapkan, optimalisasi pajak daerah bukan berarti pemerintah membebankan kewajiban baru kepada dunia usaha. Pemerintah hanya memastikan ketentuan yang telah ditetapkan dalam regulasi dapat dilaksanakan, termasuk terkait hak pemerintah daerah atas penerimaan pajak.

Ia menambahkan, dalam melakukan verifikasi langsung ke lapangan pihaknya membuat sinergi dengan unsur Forkopimda. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat proses pengawasan dan pencocokan data yang berkaitan dengan potensi pajak daerah.

"Pemprov Riau bersama DPRD memiliki keterbatasan kemampuan untuk turun langsung memverifikasi ke lapangan. Oleh sebab itu, hadirnya unsur Forkopimda baik dari Kejaksaan Tinggi, Polda, TNI, maupun BPKP, sinergi bersama inilah yang menjadi fondasi kita dalam menegakkan aturan dan menggali potensi hak-hak daerah demi pembangunan Riau," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau Ninno Wastikasari menerangkan, peningkatan penerimaan pajak memiliki kaitan erat dengan kemampuan pemerintah dalam membiayai berbagai kebutuhan pembangunan. Infrastruktur seperti jalan dan jembatan hingga pelayanan publik membutuhkan dukungan fiskal yang memadai.

"Kita semua memahami bahwa pembangunan jalan, jembatan, layanan pabrik, dan berbagai kebutuhan masyarakat membutuhkan dukungan fiskal yang memadai. Karena itu, yang kita lakukan bukan mencari atau menciptakan beban baru. Yang kita lakukan adalah memaksikan hak daerah memang menjadi kewajiban sesuai ketentuan, dapat diterima secara optimal," terang Ninno.

Ninno menyebutkan, penerimaan pajak daerah Riau hingga 31 Agustus 2026 telah menunjukkan pertumbuhan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Berdasarkan data yang disampaikan, realisasi penerimaan pajak daerah telah mencapai sekitar Rp2,4 triliun.

"Sampai dengan 31 Agustus 2026 berdasarkan data yang disampaikan pajak daerah telah mencapai sekitar 2,4 triliun dibandingkan dengan kondisi yang sama pada tahun 2025 penerimaan sebesar 2,1 triliun. Artinya tumbuh sekitar 11,22 persen, ini tentu merupakan hasil dari kerja banyak pihak," pungkasnya.

Petugas Gabungan Perketat Pemadaman Udara Karhutla di Tiga Kabupaten Riau

Thu, 03 Sep 2026 14:39:25 +0700

PEKANBARU - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali muncul di sejumlah wilayah Provinsi Riau. Beberapa titik yang sebelumnya sempat berhasil dipadamkan kini kembali terbakar dan membutuhkan penanganan melalui udara.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD dan Damkar) Provinsi Riau, Edy Afrizal, mengatakan helikopter water bombing (WB) pada Kamis (3/9/2026) difokuskan untuk melakukan pemadaman di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), tepatnya di Rantau Mempesai dan Sungai Guntung Hilir.

Menurutnya, karhutla di Sungai Guntung Hilir sebelumnya sempat dinyatakan padam. Namun, api kembali muncul dan membakar lahan di kawasan tersebut.

“Untuk hari ini helikopter water bombing kita fokuskan melakukan pemadaman di Rantau Mempesai dan Sungai Guntung Hilir, Indragiri Hulu. Di Sungai Guntung Hilir sebelumnya sempat padam, tetapi hari ini kembali menyala,” kata Edy.

Selain Inhu, helikopter WB juga dikerahkan untuk membantu pemadaman karhutla di wilayah Bengkalis, yakni di Pinggir dan Pematang Pudu.

Kondisi serupa terjadi di Pematang Pudu. Karhutla di kawasan tersebut sebelumnya sempat padam dan hanya menyisakan asap tipis di bekas areal terbakar. Namun, api kembali berkobar sehingga pemadaman kembali dilakukan.

“Di Pematang Pudu juga sebelumnya sempat padam, tinggal asap tipis di bekas areal terbakar. Tapi hari ini kembali berkobar,” ujarnya.

Sementara itu, titik api baru juga terdeteksi di Kabupaten Kepulauan Meranti, tepatnya di Desa Gemala Sari. Tim pemadam kini melakukan penanganan terhadap titik api tersebut agar tidak meluas.

Edy menjelaskan, operasi pemadaman melalui udara dilakukan untuk memperkuat upaya tim darat yang melibatkan berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri, Manggala Agni hingga BPBD.

“Pemadaman melalui udara ini untuk mendukung tim darat dari berbagai unsur, baik TNI, Polri, Manggala Agni maupun BPBD,” jelasnya.

Menurut Edy, penggunaan helikopter water bombing menjadi penting terutama untuk menjangkau lokasi yang sulit didatangi petugas melalui jalur darat. Helikopter juga diarahkan ke area kebakaran yang berada jauh dari sumber air.

“Helikopter water bombing kita fokuskan di titik-titik yang aksesnya sulit dijangkau tim darat, termasuk area yang jauh dari sumber air,” pungkasnya.

Pemprov Riau Perkuat Sistem Pencegahan Karhutla, Desa Jadi Garda Terdepan

Tue, 01 Sep 2026 14:38:00 +0700

PEKANBARU - Upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau terus diperkuat dengan melibatkan seluruh unsur hingga tingkat desa. Pemerintah Provinsi Riau menilai pencegahan tidak cukup hanya dilakukan ketika kebakaran telah terjadi, tetapi harus dibangun melalui sistem yang terintegrasi sejak dari tingkat paling bawah.

Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengatakan langkah yang akan dilakukan Pemprov Riau yakni menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama seluruh desa di Riau pada pertengahan September mendatang. Rakor tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi sekaligus menyusun langkah pencegahan karhutla secara bersama-sama.

"Ada berbagai langkah yang kita kendalikan setelah kondisi ini. Insyaallah nanti pada pertengahan September, kita akan merencanakan rakor bersama seluruh desa di Riau," kata Plt Gubri SF Hariyanto di Kantor Gubernur Riau, Selasa (01/09/2026).

Dijelaskan, rakor tersebut akan melibatkan berbagai unsur yang memiliki peran penting dalam pencegahan karhutla. Hal ini bertujuan agar langkah pencegahan kedepannya dapat berjalan secara terpadu di lapangan.

"Kita akan melaksanakan rapat koordinasi bersama Kepala Desa, Lurah, Babinsa, dan Kapolsek se-Provinsi Riau. Serta penandatanganan deklarasi membuka lahan tanpa membakar," jelasnya.

Ia menegaskan, penanganan karhutla tidak boleh berhenti setelah api berhasil dipadamkan. Pemerintah perlu membangun sistem pencegahan yang berkelanjutan agar persoalan kebakaran hutan dan lahan tidak terus berulang setiap tahun.

"Kita tidak mau setelah api padam, kemudian semuanya selesai. Sesuai arahan dari Bapak Presiden, jelas dan tegas jangan setiap tahun kita hanya sibuk memadamkan api tapi pencegahannya harus dibangun dari bawah," tegasnya.

Karena itu, desa akan ditempatkan sebagai unsur utama dalam sistem pencegahan karhutla. Pemerintah desa dinilai memiliki posisi strategis karena bersentuhan langsung dengan masyarakat dan mengetahui kondisi serta potensi kerawanan di wilayah masing-masing.

"Karena itu pertengahan September 2026 kita akan segera menyelenggarakan rakor bersama seluruh desa di Riau. Desa harus menjadi bagian utama dan sistem pencegahan," ujarnya.

Diterangkan, penguatan mitigasi perlu dilakukan sebelum musim kemarau tiba. Langkah tersebut penting untuk mengantisipasi peningkatan potensi kebakaran sekaligus memastikan wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi dapat dipetakan sejak awal.

"Sebab upaya mitigasi ke depan, langkah pencegahan harus diperkuat sebelum musim kemarau tiba untuk menekan potensi munculnya titik api dan pemetaan wilayah," terang Plt Gubri SF Hariyanto.

Selain pemetaan wilayah, pihaknya juga akan mendorong penyusunan peta rawan kebakaran serta pemantauan titik api secara berkala. Data ini diharapkan menjadi dasar bagi seluruh pihak terkait dalam menentukan langkah cepat apabila ditemukan indikasi kebakaran.

"Kemudian, menyusun peta rawan kebakaran dan memantau titik api secara berkala. Selanjutnya, kita lakukan edukasi kepada masyarakat memberikan sosialisasi agar warga tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok sembarangan, dan tidak meninggalkan api unggun dalam kondisi menyala," ungkapnya.

Plt Gubernur SF Hariyanto menuturkan, edukasi kepada masyarakat menjadi bagian penting karena pencegahan karhutla tidak hanya bergantung pada kesiapan personel dan sarana pemadaman. Kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan juga menjadi faktor utama untuk mencegah munculnya sumber api.

Selain edukasi, pengawasan di tingkat desa juga akan diperkuat melalui kegiatan patroli. Pemerintah mendorong keterlibatan masyarakat dalam melakukan pemantauan secara rutin terhadap kawasan yang dinilai rawan terjadi kebakaran.

"Yang terakhir, pengawasan dalam rangka mengoptimalkan patroli hutan bersama para masyarakat peduli api dan Satlinmas di tingkat desa," pungkasnya.

Pemprov Riau Minta Solusi Adil Terkait Pembatasan Truk CPO Tol Pekanbaru-Dumai

Mon, 07 Sep 2026 14:37:14 +0700

PEKANBARU — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama PT Hutama Karya memusyawarahkan pembatasan angkutan Crude Palm Oil (CPO) di Ruas Jalan Tol Pekanbaru-Dumai untuk menemukan jalan tengah bagi pelaku usaha dan masyarakat. Pembahasan tersebut dipimpin langsung oleh Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Helmi, di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kantor Gubernur Riau, Senin (7/9/2026).

Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh jajaran Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), pengelola jalan tol PT Hutama Karya (Persero), Dinas Perhubungan, serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau. Rangkaian pihak terkait berkumpul untuk menyelaraskan persepsi terkait penerapan aturan dimensi dan beban muatan angkutan komoditas sawit.

Asisten II Setdaprov Riau, Helmi, menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap berkomitmen menegakkan aturan lalu lintas yang berlaku tanpa mengabaikan kelancaran arus logistik daerah. Menurutnya, pendekatan komunikasi antar-lembaga akan terus dimaksimalkan agar tercipta solusi yang tidak melanggar ketentuan hukum.

"Kita tetap berpegang pada regulasi, tapi akan mencari solusi, mengomunikasikan hingga ada jalan tengah," ujar Asisten II Setdaprov Riau, Helmi.

Helmi menambahkan bahwa Pemprov Riau mendorong perlakuan yang adil bagi seluruh asosiasi usaha dengan tetap memprioritaskan keselamatan jalan dan kepentingan masyarakat luas. Pihaknya berupaya menjaga keseimbangan antara keberlanjutan roda ekonomi daerah dan ketertiban fasilitas umum.

"Pemprov Riau lebih mengutamakan kepentingan masyarakat. Semoga ke depan ada kebijakannya," katanya.

Sebagai langkah konkret, Pemprov Riau berrencana menyurati PT Hutama Karya secara resmi dengan melampirkan kompilasi data angkutan Tandan Buah Segar (TBS), CPO, dan komoditas unggulan lainnya. Data lalu lintas angkutan tersebut akan dijadikan bahan evaluasi mendalam untuk penataan regulasi operasional tol ke depan.

Dari pihak PT Hutama Karya (Persero), menjelaskan bahwa operasional Tol Pekanbaru-Dumai wajib berpatokan pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2019 serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ketentuan regulasi jalan Kelas I membatasi dimensi kendaraan maksimal lebar 2,5 meter, panjang 18 meter, tinggi 4,2 meter, dan Muatan Sumbu Terberat (MST) 10 ton.

Dalam rapat tersebut, perwakilan GAPKI mempertanyakan pembatasan angkutan CPO yang dinilai kurang adil di lapangan serta membandingkan kebijakan operasional jalan tol di provinsi lain. Menanggapi keberatan tersebut, PT Hutama Karya menegaskan bahwa pembatasan dilakukan murni untuk mematuhi aturan standar keselamatan dan beban jalan yang ditetapkan pemerintah pusat.

Guna memberikan solusi praktis, pihak PT Hutama Karya mencontohkan penggunaan skema moda transportasi seperti truk gandeng dengan muatan terbagi yang beban gandarnya tidak melebihi batas MST 10 ton.

"Truk gandeng yang tidak melebihi 10 ton kami izinkan masuk," ujar perwakilan PT Hutama Karya.

Menanggapi skema tersebut, Pemprov Riau menyarankan para pelaku usaha dapat memanfaatkan moda truk tempel atau gandeng sebagai alternatif logistik sementara. Langkah adopsi teknis ini dinilai efisien untuk menjaga kelancaran distribusi CPO sambil menunggu penetapan kebijakan permanen dari pemerintah.

Agung Nugroho Terima Penghargaan Pendidikan, Pemko Pekanbaru Perkuat Program Sekolah dan Infrastruktur

Thu, 10 Sep 2026 05:04:32 +0700

PEKANBARU — Komitmen Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dalam memperluas akses pendidikan dan meningkatkan sarana serta prasarana sekolah mendapat apresiasi. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho meraih penghargaan KompasTV kategori Daerah Peduli Akses dan Infrastruktur Pendidikan 2026.

Penghargaan tersebut diserahkan pada puncak peringatan HUT ke-15 KompasTV di Jakarta, Rabu (9/9/2026) malam. Mewakili Wali Kota Pekanbaru, penghargaan diterima Asisten II Setdako Pekanbaru Ingot Ahmad Hutasuhut dan diserahkan langsung oleh Menteri Agama RI Nasaruddin Umar.

Dalam kesempatan tersebut, Ingot didampingi Kepala Diskominfotiksan Kota Pekanbaru Ardiansyah Eka Putra dan Sekretaris Diskominfotiksan Kota Pekanbaru Tengku Aznom Zaifani.

Ingot menyampaikan rasa syukur atas penghargaan tersebut. Menurutnya, apresiasi itu menjadi motivasi bagi Pemko Pekanbaru untuk terus memastikan setiap anak memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan.

«“Pemerintah Kota Pekanbaru berkomitmen membangun sumber daya manusia dengan mempermudah akses pendidikan dan memastikan tidak ada anak yang kehilangan kesempatan untuk bersekolah,” ujar Ingot usai menerima penghargaan.»

Salah satu langkah yang dilakukan Pemko Pekanbaru adalah melakukan pendataan terhadap anak-anak yang tidak bersekolah maupun yang sempat mengalami putus sekolah. Anak-anak tersebut kemudian didampingi agar dapat kembali mengenyam pendidikan.

«“Anak-anak tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah kota. Kita sekolahkan kembali mereka. Pemko juga memberikan seragam sekolah gratis kepada siswa SD dan SMP untuk membantu meringankan beban orang tua,” jelasnya.»

Selain persoalan akses sekolah, Pemko Pekanbaru juga memberikan perhatian terhadap anak-anak dari keluarga kurang mampu yang masih menghadapi persoalan ijazah tertahan akibat tunggakan biaya pendidikan.

Pemerintah kota, kata Ingot, siap memfasilitasi penyelesaiannya, termasuk membantu menebus ijazah yang masih tertahan di sekolah swasta maupun pondok pesantren. Langkah tersebut diharapkan memastikan anak-anak dapat segera memperoleh ijazah untuk melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.

Penjaringan anak tidak sekolah juga dilakukan hingga tingkat kelurahan dengan melibatkan kader PKK dan perangkat wilayah. Masyarakat yang mengalami persoalan terkait ijazah dapat menyampaikannya melalui pihak kecamatan untuk ditindaklanjuti pemerintah.

Pemko Pekanbaru menargetkan terwujudnya zero anak putus sekolah. Upaya tersebut dilakukan tidak hanya melalui perluasan akses pendidikan, tetapi juga dengan pembenahan sarana dan prasarana sekolah secara bertahap melalui APBD serta sinergi program dengan pemerintah pusat.

Penghargaan KompasTV tersebut diharapkan menjadi pemacu bagi Pemko Pekanbaru untuk terus menghadirkan layanan pendidikan yang mudah diakses, layak, dan berkualitas bagi seluruh anak di Kota Pekanbaru.

Pacu Jalur Resmi Digelar, Plt Bupati Kuansing Dorong Tepian Narosa Jadi Destinasi Wisata Budaya

Wed, 19 Aug 2026 14:06:30 +0700

TELUK KUANTAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuantan Singingi menargetkan kawasan Tepian Narosa di Kota Teluk Kuantan menjadi destinasi wisata budaya unggulan yang mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Penegasan itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kuantan Singingi Muklisini saat rangkaian pembukaan Festival Pacu Jalur 2026.

"Kita ingin Tepian Narosa dikenal sebagai destinasi budaya yang memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Kita ingin UMKM tumbuh dan semakin banyak orang mengenal kebudayaan Kuansing," kata Muklisin, Rabu (19/8/2026).

Menurut Muklisin, pengembangan Tepian Narosa tidak bisa hanya mengandalkan keindahan alam Sungai Kuantan. Nilai-nilai budaya Kuantan Singingi harus menjadi daya tarik utama.

Ia menekankan bahwa pertumbuhan UMKM di sekitar kawasan wisata menjadi indikator keberhasilan. Dengan banyaknya wisatawan yang datang, diharapkan produk kuliner, kerajinan, dan jasa masyarakat lokal bisa semakin dikenal luas.

"Semakin banyak event budaya, semakin banyak peluang usaha untuk masyarakat. Itu tujuan kita," jelasnya.

Pada pergelaran Festival Pacu Jalur 2026, Muklisin juga mengajak seluruh masyarakat Kuansing untuk mendukung pengembangan pariwisata dengan menjadi tuan rumah yang baik.

"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menjadi tuan rumah yang baik. Mari kita sambut pengunjung dengan ramah, senyum dan rasa aman serta rasa nyaman. Dan tidak lupa tetap menjunjung tinggi nilai budaya Melayu," pesannya.

Plt Bupati juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang telah memberikan perhatian besar terhadap Festival Pacu Jalur 2026.

"Apresiasi yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Pemprov Riau atas perhatian dan dukungan serta sinergi pada event ini. Alhamdulillah, kita mendapat dukungan dari Pemprov Riau senilai Rp1.450.000.000," pungkasnya.